https://www.indonesiainfo.id

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah untuk melakukan percepatan langkah pemulihan pasca bencana dan  memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka.

SPI yang digelar KPK menyatakan sebanyak 95 persen responden mengaku pernah melihat pegawai di sektor layanan publik yang menerima uang pungutan liar

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah tidak akan terlibat dalam urusan internal organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU)

Menag menyebut korupsi sebagai musuh kemanusiaan yang harus diperangi melalui pendekatan struktural sekaligus moral

Bila sekolah memaksakan UAS di daerah terdampak bencana alam dan guru serta siswanya sedang dalam situasi darurat, hal itu memperlihatkan ada cacat empati secara institusional kepada masyarakat

Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak

BKSDA Aceh pastikan pelibatan empat ekor Gajah Sumatera untuk membantu percepat pemulihan pasca banjir di Aceh sudah pertimbangkan prinsip kesejahteraan satwa

Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan Kementerian yang dipimpinnya terbebas dari praktik jual beli jabatan maupun budaya nepotisme

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto mengatakan kebijakan bermasalah hingga bencana alam muncul akibat perilaku koruptif.

Menko Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan baru yang berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan keluarga.

Sejak awal bencana, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama dengan UPT di daerah terdampak

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi menyampaikan pentingnya penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra

Dasco menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri bisa merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah untuk memproses pemberhentian sementara itu

Komisi VII DPR mengapresiasi respons cepat pemerintah terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera.

MA menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Alwin Albar terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah.