Harlah Partai Kebangkitan Bangsa ke-27 yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto
Menteri Agama Nasaruddin Umar turun langsung menyatu dengan 1.099 anak dari berbagai sekolah dalam perayaan Hari Anak Nasional 2025
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan kawan-kawan akan menjalin sidang perdana pada Selasa, 16 Desember 2025.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pengucuran anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti proses pengumpulan dana umat yang dinilainya belum optimal.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah untuk melakukan percepatan langkah pemulihan pasca bencana dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka.
SPI yang digelar KPK menyatakan sebanyak 95 persen responden mengaku pernah melihat pegawai di sektor layanan publik yang menerima uang pungutan liar
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah tidak akan terlibat dalam urusan internal organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU)
Menag menyebut korupsi sebagai musuh kemanusiaan yang harus diperangi melalui pendekatan struktural sekaligus moral
Bila sekolah memaksakan UAS di daerah terdampak bencana alam dan guru serta siswanya sedang dalam situasi darurat, hal itu memperlihatkan ada cacat empati secara institusional kepada masyarakat
Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak
BKSDA Aceh pastikan pelibatan empat ekor Gajah Sumatera untuk membantu percepat pemulihan pasca banjir di Aceh sudah pertimbangkan prinsip kesejahteraan satwa
Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan Kementerian yang dipimpinnya terbebas dari praktik jual beli jabatan maupun budaya nepotisme
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto mengatakan kebijakan bermasalah hingga bencana alam muncul akibat perilaku koruptif.
Menko Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan baru yang berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan keluarga.
Sejak awal bencana, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama dengan UPT di daerah terdampak
Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi menyampaikan pentingnya penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra