News | Senin, 18 Agu 2025
Kompas Resmi Kembali Jadi Anggota AMSI

Harlah Partai Kebangkitan Bangsa ke-27 yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto 

Eksekutif | Senin, 21 Jul 2025
Menag Nasaruddin Pimpin Keceriaan Hari Anak Nasional di Jakarta

Menteri Agama Nasaruddin Umar turun langsung menyatu dengan 1.099 anak dari berbagai sekolah dalam perayaan Hari Anak Nasional 2025

TERKINI

Mantan Mendikbudristek Jalani Sidang Perdana Korupsi Laptop

News | Rabu, 10 Des 2025

Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan kawan-kawan akan menjalin sidang perdana pada Selasa, 16 Desember 2025.

DPR Dukung Instruksi Presiden Kucurkan Rp51,82 T Pulihkan Sumatera

Legislatif | Rabu, 10 Des 2025

Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pengucuran anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera

Menag Soroti Peluang Dana Umat yang Belum Optimal

Eksekutif | Rabu, 10 Des 2025

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti proses pengumpulan dana umat yang dinilainya belum optimal.

Komisi X Ingatkan Pemerintah Soal Hak Pendidikan Anak-anak Korban Bencana

Legislatif | Rabu, 10 Des 2025

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah untuk melakukan percepatan langkah pemulihan pasca bencana dan  memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka.

KPK Sebut 95 Persen Responden Pernah Lihat Pegawai Layanan Publik Terima Uang

News | Rabu, 10 Des 2025

SPI yang digelar KPK menyatakan sebanyak 95 persen responden mengaku pernah melihat pegawai di sektor layanan publik yang menerima uang pungutan liar

Menag Pastikan Pemerintah Takkan Terlibat Urusan Internal NU

Eksekutif | Rabu, 10 Des 2025

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah tidak akan terlibat dalam urusan internal organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU)

Menag Sebut Korupsi Musuh Bersama, Musuh Kemanusiaan

Eksekutif | Rabu, 10 Des 2025

Menag menyebut korupsi sebagai musuh kemanusiaan yang harus diperangi melalui pendekatan struktural sekaligus moral

Rerie Sebut Proses Belajar Mengajar di Wilayah Bencana Harus Fleksibel

Legislatif | Selasa, 09 Des 2025

Bila sekolah memaksakan UAS di daerah terdampak bencana alam dan guru serta siswanya sedang dalam situasi darurat, hal itu memperlihatkan ada cacat empati secara institusional kepada masyarakat

Pemerintah Didesak Percepat Pemulihan Pendidikan di Wilayah Terdampak Bencana

Legislatif | Selasa, 09 Des 2025

Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak

BKSDA Aceh Pastikan Kondisi Gajah Bantu Pemulihan Bencana Sumatra Aman

Eksekutif | Selasa, 09 Des 2025

BKSDA Aceh pastikan pelibatan empat ekor Gajah Sumatera untuk membantu percepat pemulihan pasca banjir di Aceh sudah pertimbangkan prinsip kesejahteraan satwa

Mendes Tegaskan Kemendes Bebas Budaya Jual Beli Jabatan dan Nepotisme

Eksekutif | Selasa, 09 Des 2025

Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan Kementerian yang dipimpinnya terbebas dari praktik jual beli jabatan maupun budaya nepotisme

KPK Sebut Kebijakan Bermasalah dan Bencana Alam Akibat Perilaku Koruptif

News | Selasa, 09 Des 2025

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto mengatakan kebijakan bermasalah hingga bencana alam muncul akibat perilaku koruptif.

Menko PM Tegaskan Model Baru Penanggulangan Kemiskinan

Eksekutif | Senin, 08 Des 2025

Menko Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan baru yang berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan keluarga.

Mendikdasmen Paparkan Kondisi Pendidikan Terdampak Bencana-Langkah Pemulihan

Eksekutif | Senin, 08 Des 2025

Sejak awal bencana, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama dengan UPT di daerah terdampak

Legislator PDIP Minta Segera Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra

Legislatif | Senin, 08 Des 2025

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi menyampaikan pentingnya penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra