https://www.indonesiainfo.id

Menteri Agama (Menag) ingatkan bahwa profesi penegak hukum merupakan amanah mulia yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai imamun ‘adilun

Deputi Bidang Kreativitas Media Kemenekraf, Agustini Rahayu, menegaskan pentingnya percepatan talenta kreatif melalui program AKTIF 2025

Menteri Sosial mengapresiasi Pemprov Jatim dan BPS karena telah memperkuat kolaborasi dengan melibatkan Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti Inpres tetang DTSEN

Kementerian Ekonomi Kreatif menunjukkan komitmennya terhadap dukungan kemajuan industri perfilman nasional dengan menggelar program `Akselerasi Kreatif (AKTIF) Subsektor Film.

Tim penyidik KPK melakukan penahanan terhadap empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR OKU tahun anggaran 2024-2025.

KPK kemungkinan akan menjerat Sungai Budi Group sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait pengelolaan lahan yang melibatkan PT Inhutani.

Menko Muhaimin menyatakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan prinsip ekonomi konstitusi dalam setiap kebijakan ekonomi politik telah dilakukan oleh Kemenko PM. 

Menteri Sosial (Mensos) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Pengadilan Negeri Denpasar Tangani Gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung, Masuki Tahap Mediasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah di kawasan Jabodetabek, satu unit mobil bermerek Madza CX-3 dan dua unit sepeda motor

KPK dan Kejagung bersepakat saling melimpahkan penanganan dua perkara besar yang sama-sama ditangani oleh kedua lembaga penegak hukum itu.

Sidang dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak di lingkungan PT Pertamina (Persero) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 18 November 2025 malam, mengungkap fakta baru.

Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan komitmen Kemendes PDT dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Menag menegaskan bahwa zakat bukan sekadar instrumen distribusi bantuan, tetapi harus menjadi pendorong perubahan sosial dan ekonomi umat

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan teks yang tidak dapat disentuh