Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara.
KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) pada Kamis (17/9).
pemerintah tidak cukup hanya mengadopsi teknologi AI, tetapi juga harus mampu melakukan adaptasi berdasarkan kebutuhan dan pemahaman masyarakat setempat
pihak otoritas Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan kepada masyarakat setempat untuk tetap berada dalam ruangan, menghindari area terbuka dan kerumunan, serta mengikuti arahan resmi
Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai tentu patut kita apresiasi. Kehadiran layanan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat transportasi publik
Kami bentuk panja, sesuai dengan tugas Program Legislasi Nasional 2026, di tahun ini.
Anak harus mempunyai tempat mengadu ketika justru orang yang memiliki otoritas di lingkungan tersebut diduga menjadi pelaku.
Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mangkir atau tidak memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang banding kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan tidak ada pungutan tambahan dalam layanan nikah selain biaya resmi yang telah ditetapkan negara.
Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI terus memperluas kolaborasi dengan mitra strategis dan mengembangkan solusi digital untuk mendukung pertumbuhan UMKM.
Yang terpenting sekarang adalah memastikan situasi tetap aman dan tidak terjadi bentrokan susulan
Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto menyambut positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Al Jufri meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memperkuat pengelolaan fiskal nasional.
Banggar DPR mengungkapkan bahwa anggaran untuk kebencanaan naik secara signifikan menjadi Rp1,1 triliun. Kenaikan itu menyusul arahan dari Presiden Prabowo.
Komisi III DPR menilai RUU Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme yang dapat mencegah ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara.
Komisi V DPR RI mendorong seluruh pengusaha angkutan penyeberangan untuk lebih rutin dan serius memastikan kelayakan kapal sebelum dioperasikan.