MK kini memiliki jalur formal untuk meminta keterangan langsung dari MPR dalam perkara-perkara berat yang membutuhkan tafsir orisinal terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara.
Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup anak, termasuk membatasi kebiasaan penggunaan gawai
Aturan pembatasan penggunaan gadget (gawai) di lingkungan sekolah semakin melengkapi komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman negatif yang ada di ruang digital, terutama konten-konten berbahaya
Kemnaker memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan
Indonesia-Iran membahas peluang kerja sama dalam penguatan pelatihan vokasi, sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perluasan akses kerja bagi disabilitas
Menaker RI Yassierli mendorong pertukaran pengalaman dengan India dalam pengembangan talenta digital, inovasi teknologi, dan peningkatan keterampilan pekerja
MenakerYassierli mengusulkan agar negara-negara BRICS bersama-sama memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan.
PIRAC dan CAPS mengungkapkan bahwa lebih dari separuh atau sekitar 51% pendanaan organisasi sosial di Indonesia masih bergantung pada donor asing.
Profil dan Perjalanan Karir Menteri PU Dody Hanggodo
Perluasan kewenangan Kemensetneg melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2026, yang mencakup penguatan fungsi analisis kebijakan, dukungan Program Strategis Presiden, pers dan media, serta koordinasi kelembagaan, harus dibarengi dengan penguatan tanggung jawab konstitusional.
Setiap informasi yang diterima harus disaring dan diverifikasi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara serta kemakmuran rakyat.
Ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah.
Saat ini Komisi III DPR RI masih berada pada tahap penyusunan RUU dengan menghimpun berbagai aspirasi masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna.
Kemnaker memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut
Copyright ©
2021 https://www.indonesiainfo.id
