Kemenhut bersama Bareskrim Polri memaparkan temuan awal hasil identifikasi forensik terhadap kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Sumatera Utara
Mendes Yandri Tegaskan Kopdes dan BUM Desa Tidak Perlu Dibenturkan
Menag menjelaskan, secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus berkontribusi dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan di Gaza.
Kementerian Kehutanan terus mengupayakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau agar api tidak meluas.
Hari Selasa, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali melemah.
kehadiran dalam forum Board of Peace harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat peran aktif kita dalam mendorong perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi.
Keluarga harus menjadi benteng pertama, dan lingkungan harus saling menjaga.
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyampaikan dukungannya terhadap perbaikan pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan mekanisme khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur Idul Fitri dan cuti bersama 1447 H
Pelayanan MBG pada Ramadan dan libur serta cuti bersama lebaran dan Tahun Baru Imlek tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, serta akuntabilitas
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, Indonesia sedang berada dalam pusaran triple planetary crisis atau tiga krisis utama global
Menko Muhaimin menyebut pemberdayaan desa menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia.
MKMK dibentuk untuk menegakkan kode etik hakim yang sedang menjabat, bukan untuk mengadili proses pengangkatan atau peristiwa sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi
Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menyampaikan bahwa rencana pembangunan Gedung MUI di Bunderan Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tidak terkait dengan Board of Peace (BoP)
Menko Muhaimin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus berjalan seiring dengan agenda pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.
Kemenko PM terus mengoptimalkan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026.