Kemenhut bersama Bareskrim Polri memaparkan temuan awal hasil identifikasi forensik terhadap kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Sumatera Utara
Mendes Yandri Tegaskan Kopdes dan BUM Desa Tidak Perlu Dibenturkan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyerahan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun.
Komisi X DPR RI menilai BPS Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar terus memperkuat metodologi statistik.
Mendes PDT Yandri Susanto menargetkan berbagai produksi lokal setiap desa di Sulawesi Selatan (Sulsel) mampu melakukan ekspor ke 59 negara di dunia
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Nadiem Anwar Makarim, dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Polri atas keberhasilan pengungkapan Judol jaringan internasional.
Kemenko PM meluncurkan program Perintis Berdaya Connect. Hal ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat UMKM,
Karena itu pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu ya harus dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala.
Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama
Ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah men-transmisi ke dalam perekonomian nasional
Laporan ini dipicu oleh dugaan tindakan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik.
Pengasuh PP Al-Anwar 2, KH Abdullah Ubab Maimoen, meminta para kader NU yang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PBNU dengan cara santun dan beretika pesantren.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap dan mengutamakan pendidikan.