https://www.indonesiainfo.id

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan kasus pembakaran santri di sebuah pondok pesantren di Lombok

Kemnaker mewajibkan perusahaan yang menjadi mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 wajib terdaftar dalam WLKP

Jampidsus Febrie Adriansyah mengaku tidak memahami keterkaitan dirinya dengan kasus pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah

Sebuah produk hukum harus memiliki substansi yang berkualitas, memberikan kemanfaatan, menjamin kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Secangkir kopi yang nikmat lahir dari perpaduan berbagai unsur yang berbeda, sebagaimana demokrasi dibangun melalui kebersamaan dan kolaborasi.

Tanpa data yang memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi perempuan akan berjalan di tempat.

Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara.

Mensos Saifullah Yusuf bersama Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti melakukan koordinasi dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

MK kini memiliki jalur formal untuk meminta keterangan langsung dari MPR dalam perkara-perkara berat yang membutuhkan tafsir orisinal terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kolaborasi menjadi kunci utama untuk membangun sistem perlindungan yang holistik, aman, dan berkelanjutan bagi masa depan generasi muda.

Nilai investasi yang besar harus dipastikan memiliki dasar perencanaan yang matang, mengingat Taspen sebelumnya juga mengalami kerugian akibat investasi.

Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara.

Harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa pemerintah terus meningkatkan produktivitas, memperkuat pelindungan pekerja, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Forum tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif mengenai efektivitas pelaksanaan desentralisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika ketatanegaraan Indonesia.