Menkum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa kumpul kebo hanya bisa diadukan oleh pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan
Kemenhut bersama Bareskrim Polri memaparkan temuan awal hasil identifikasi forensik terhadap kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Sumatera Utara
Mendes Yandri Tegaskan Kopdes dan BUM Desa Tidak Perlu Dibenturkan
Sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1-2 bulan untuk burekol-nya sebelum bantuan dapat dicairkan
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Nazaruddin Dek Gam menegaskan, seluruh proses telah berjalan sesuai keputusan yang berlaku.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako triwulan I 2026 telah disalurkan secara bertahap
Tidak ada kebijakan zakat untuk MBG. Kami pastikan penyaluran zakat dilakukan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mendorong kawasan transmigrasi jadi sentra pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
Menko Muhaimin menyebut regenerasi kepemimpinan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi momentum memperkuat jaminan sosial sebagai gerakan gotong royong nasional.
Menko PM menghadiri serah terima jabatan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Menko Muhaimin melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 2026–2031.
Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga tersebut.
Susunan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2026-2031.
Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat.
Terima kasih untuk Pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya.
Menko Muhaimin menegaskan bahwa pembenahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) merupakan langkah strategis dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional.
Kalau masyarakat menilai otsus gagal, berarti pemerintah daerah yang gagal karena sebagai pengelola dana otsus.
Menag menjelaskan, secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri
Copyright ©
2021 https://www.indonesiainfo.id
