Mendes Yandri Tegaskan Kopdes dan BUM Desa Tidak Perlu Dibenturkan
Mendes PDT Yandri Susanto menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk dapat menyosialisasikan program 12 Aksi Bangun Desa
BSN diharapkan dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027.
Komisi X DPR meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana.
Diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di UGM berakhir ricuh setelah sekelompok mahasiswa menghentikan acara dan melancarkan aksi protes di lokasi.
Fuad akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memiliki visi besar untuk membawa Indonesia sebagai kiblat baru peradaban Islam yang moderat di kancah global.
Setiap program dan alokasi anggaran yang disetujui harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP.
Mendes PDT Yandri Susanto secara resmi kukuhkan 200 peserta Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama.
Kemnaker berkolaborasi dengan Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperkuat Program Pemagangan Nasional (MagangHub)
Kunjungan Wamen Riza dalam rangka mengecek sejumlah sektor industri, termasuk industri tekstil, di tengah kekhawatiran publik terkait dampak melemahnya rupiah dan ketidakstabilan pasar modal saat ini.
Kalau kita lihat sekarang rupiah mulai menguat, IHSG juga menguat. Artinya kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin baik dan itu berpengaruh terhadap pasar
Kebijakan yang mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat.
Kejagung mengaku telah melakukan upaya paksa penggeledahan di enam lokasi terkait kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN.
Mendes mengajak DPP APDESI Merah Putih untuk mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memperkirakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mendorong kenaikan inflasi