https://www.indonesiainfo.id

Dari Telang inilah membuktikan kawasan transmigrasi mampu menjadi sentra tanaman pangan atau lumbung pangan nasional

Kemarin Gubernur Papua (Mathius Derek Fakhiri) ketemu saya, kami membahas beberapa soal dan termasuk di dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahtaga (Menpora) Dito Ariotedjo pada Jumat

Bahlil mengatakan kebijakan ini mengubah status penambang rakyat menjadi mitra legal yang berkontribusi pada ketahanan energi.

Kementerian Agama (Kemenag) membantah informasi yang beredar di media sosial (medsos) terkait pembukaan rekrutmen CPNS dan PPPK 2026. Masyarakat diimbau waspada

Pemeriksaan saksi tersebut untuk tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Staf Khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang belum ditahan.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf beberkan alasan pihaknya menambah keterlibatan personel TNI dan Polri dalam struktur petugas haji tahun 2026

Artinya, ketentuan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh perwira Polri aktif, sepanjang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, masih sah secara hukum

Kementrans memastikan 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga transmigran yang selama ini tercatat masuk kawasan hutan akan segera dituntaskan status hukumnya

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato khusus (special address) dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss

KPK menegaskan akan menunggu dan menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebelum menentukan langkah hukum lanjutan dalam penanganan kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 tersebut.

Kami harus memastikan dana haji benar-benar untuk jemaah. Ini bukan APBN, ini dana umat. Dana jemaah haji harus kembali 100 persen untuk jemaah

Transformasi digital dan perkembangan teknologi global, khususnya dalam dunia kerja, perlu dibarengi kebijakan pengembangan keterampilan yang inklu

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.