https://www.indonesiainfo.id

Tantangan meningkatnya ancaman kekerasan itu harus direspons dengan segera dalam bentuk langkah antisipasi yang tepat.

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.

Yang kita dorong bukan sekadar memperluas status FTZ, tetapi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Faktanya ini sudah tiga masa sidang gaspol terus RDPU, terus membahas pembentukan RUU ini.

Kemnaker menginformasikan bahwa seleksi wawancara calon peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 berlangsung pada 10-15 Juli 2026

Kemnaker menjalin kerja sama strategis dengan bank bjb dalam pengembangan kompetensi SDM serta pemanfaatan layanan perbankan

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan kasus pembakaran santri di sebuah pondok pesantren di Lombok

Kemnaker mewajibkan perusahaan yang menjadi mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 wajib terdaftar dalam WLKP

Jampidsus Febrie Adriansyah mengaku tidak memahami keterkaitan dirinya dengan kasus pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah

Sebuah produk hukum harus memiliki substansi yang berkualitas, memberikan kemanfaatan, menjamin kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Secangkir kopi yang nikmat lahir dari perpaduan berbagai unsur yang berbeda, sebagaimana demokrasi dibangun melalui kebersamaan dan kolaborasi.

Tanpa data yang memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi perempuan akan berjalan di tempat.

Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara.

Mensos Saifullah Yusuf bersama Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti melakukan koordinasi dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

MK kini memiliki jalur formal untuk meminta keterangan langsung dari MPR dalam perkara-perkara berat yang membutuhkan tafsir orisinal terhadap Undang-Undang Dasar 1945.