https://www.indonesiainfo.id

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan bahwa penggunaan TKA di Indonesia harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM lokal

Demokrasi yang sejati tumbuh dari kualitas warga negaranya.

Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan tersangka telah melukai rasa kemanusiaan.

Manajer Wilayah Tengah KAI Logistik, Yudhi Kurniawan, menyampaikan bahwa saat ini, tren pengiriman sepeda motor masih relatif sejalan dengan pola pada tahun-tahun sebelumnya.

Memastikan aset yang telah kembali kepada negara benar-benar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal yang lebih besar bagi masyarakat.

Kasus ini harus ditangani secara cepat, menyeluruh, berperspektif korban, dan tidak boleh disederhanakan sebagai tindak kekerasan biasa.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI akan memperketat penerapan istithaah kesehatan bagi calon jemaah haji setelah sebanyak 350 jemaah Indonesia tercatat wafat

Kemnaker terus mendorong peningkatan kematangan budaya keselamatan kerja (safety culture maturity) sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja

Menaker Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Komisi IV DPR RI menegaskan sikap untuk mengawal penyelesaian persoalan permukiman warga di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang selama bertahun-tahun masuk dalam zonasi kawasan hutan lindung.

Mufti mendesak PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak.

Komisi VIII meminta penguatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan edukasi masyarakat.

Penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi agar kinerja semakin efektif dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

Kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto Sipin, di Universitas Mulawarman (Unmul) berujung ricuh.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sejatinya telah mengamanatkan secara tegas kuota wajib bagi lembaga pemerintah dan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.