Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI AL untuk segera melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda.
Komisi VII DPR menilai penguatan industri menengah perlu didukung ekosistem industri yang terintegrasi.
Komisi XI DPR mendesak pemerintah memastikan program pembukaan 200 juta rekening massal memprioritaskan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta untuk tim SAR terus mencari lima jurnalis yang hilang disekitar wilayah Gunung Anak Krakatau.
Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Polresta Siodarjo terkait keberhasilan membongkar jaringan pemalsuan dan peredaran uang palsu yang beroperasi di Sidoarjo.
Negara digital tidak cukup dibangun dengan teknologi. Indonesia harus berdaulat atas data dan sistem strategisnya, tanpa mengambil alih kedaulatan rakyat
KPK akan menghadirkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.
keberadaan seseorang dalam DTSEN tidak otomatis membuatnya menerima bantuan sosial maupun program pemerintah tertentu
Menurut Purbaya, pemerintah telah memutuskan menjaga kelancaran pembayaran agar tidak terjadi gagal bayar yang dapat mengganggu kondisi perbankan
Meski turun, provinsi tersebut tetap menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di antara enam provinsi prioritas
Bantuan yang diberikan antara lain berupa masker, vitamin, dan obat-obatan.
Komisi III DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk menyita harta masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta standarisasi industri tidak memarginalkan petani kecil dalam rantai pasok.
Legislator PKB menindak tegas pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga masker secara tidak wajar di tengah situasi bencana.
Lasarus menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.