MK kini memiliki jalur formal untuk meminta keterangan langsung dari MPR dalam perkara-perkara berat yang membutuhkan tafsir orisinal terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara.
Danantara Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan perusahaan teknologi global Thales.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta peningkatan kinerja KAI dibarengi penguatan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komisi V DPR mewajibkan Kementerian PU memprioritaskan usulan program dan kegiatan di RAPBN 2027.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara masih mengkaji pengembangan moda transportasi massal light rail transit (LRT) yang merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.
Anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah
Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara.
Anggota Komisi X DPR RI mendorong agar proses penyusunan RUU Sisdiknas menjadi momentum untuk melakukan dekolonisasi dalam sistem pendidikan nasional.
Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan BMKG mengambil langkah konkret dan memperkuat mitigasi guna menjaga ketersediaan air bersih.
Kejagung memberikan persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan di IKN dengan nilai sekitar Rp3,986 triliun.
Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
Masyarakat kecil pun, masyarakat di luar industri keuangan, sangat membutuhkan perhatian dan tindakan cepat dari OJK, khususnya dalam pelindungan konsumen
DPR mendorong pemerintah membangun sistem yang mampu mempertemukan petani penghasil bahan baku lokal dengan pelaku industri secara langsung.
Copyright ©
2021 https://www.indonesiainfo.id
